Bawaslu Aceh Utara Gelar Diskusi Kebangsaan Bersama BYTRA Bahas Advokasi Pengawasan Isu Lingkungan

LHOKSUKON – Koordinator Divisi Pencegahan, Pengawasan, dan Hubungan Masyarakat (Humas), Hamizimi Abdullah Cut Agam, bersama Sariyulis, Staf Divisi Hukum Bawaslu Kabupaten Aceh Utara, menghadiri kegiatan Diskusi Kebangsaan bersama Direktur Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Bina Rakyat Sejahtera (BYTRA), Muhadi dengan tema “Pelatihan Advokasi Pengawasan Isu-isu Lingkungan” yang berlangsung di Lhokseumawe, Minggu, (24/05/2026).

Kegiatan tersebut menjadi ruang diskusi dan pembelajaran bersama dalam memperkuat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengawasan partisipatif terhadap berbagai isu lingkungan yang berkembang di tengah masyarakat. Selain itu, forum ini juga bertujuan meningkatkan kapasitas advokasi dan kepedulian publik dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup.

Dalam kesempatan tersebut, Hamizimi Abdullah Cut Agam menyampaikan bahwa pengawasan partisipatif tidak hanya berkaitan dengan proses demokrasi dan kepemiluan, tetapi juga dapat diterapkan dalam berbagai persoalan sosial kemasyarakatan, termasuk isu lingkungan.

Menurutnya, keterlibatan masyarakat dalam mengawasi berbagai kebijakan dan aktivitas yang berdampak terhadap lingkungan merupakan bagian dari upaya menjaga kepentingan publik secara bersama-sama.

“Kesadaran masyarakat untuk peduli terhadap isu lingkungan perlu terus diperkuat melalui edukasi dan kolaborasi lintas sektor. Dengan adanya ruang diskusi seperti ini, diharapkan lahir gagasan serta langkah nyata dalam melakukan advokasi dan pengawasan terhadap persoalan lingkungan,” ujarnya.

Diskusi berlangsung interaktif dengan menghadirkan berbagai pandangan terkait tantangan lingkungan, penguatan peran masyarakat sipil, serta pentingnya kolaborasi antar lembaga dalam membangun budaya pengawasan yang aktif dan konstruktif.

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh peserta dari berbagai kalangan, mulai dari aktivis masyarakat sipil, pemuda, hingga pegiat lingkungan yang memiliki perhatian terhadap isu keberlanjutan dan pengawasan publik.