Perkuat Tata Kelola Keuangan dan Reformasi Birokrasi, Bawaslu Aceh Utara Ikuti Rapat Virtual Bersama Bawaslu RI

Lhoksukon – Jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Aceh Utara mengikuti Rapat Penguatan Kapasitas Bawaslu dalam Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pelaporan Keuangan serta Reformasi Birokrasi pada Rabu, (20/5/2026). Kegiatan yang diinisiasi oleh Bawaslu RI ini dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting dan diikuti oleh Bawaslu Kabupaten/Kota dari seluruh Indonesia.

Rapat koordinasi ini digelar dalam rangka meningkatkan akuntabilitas, transparansi, serta kinerja birokrasi di lingkungan pengawas pemilu, khususnya dalam mengelola anggaran negara.

Komitmen Transparansi Anggaran dan Reformasi Birokrasi

Dalam arahannya, Bawaslu RI menekankan pentingnya sinergi antara perencanaan yang matang dengan eksekusi anggaran yang tepat sasaran. Tidak hanya berfokus pada penyerapan, setiap satuan kerja di tingkat daerah juga dituntut untuk menyusun pelaporan keuangan yang akuntabel dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Bersamaan dengan itu, implementasi Reformasi Birokrasi (RB) menjadi pilar utama untuk menciptakan instansi yang bersih, akif, dan melayani.

Dari ruang media center Bawaslu, Ketua beserta jajaran komisioner dan sekretariat Bawaslu Aceh Utara menyimak dengan seksama poin-poin strategis yang disampaikan.

"Penguatan kapasitas ini sangat krusial bagi kami di tingkat kabupaten. Pengelolaan keuangan yang tertib dan transparan adalah modal utama untuk menjaga integritas lembaga. Kami berkomitmen penuh untuk menerapkan prinsip-prinsip reformasi birokrasi ini di lingkungan Bawaslu Aceh Utara," ujar Iskandar, Koordiv. Sumber Daya Manusi, Organisasi, dan Pelatihan Bawaslu Aceh Utara selepas kegiatan.

Fokus Utama Penguatan Kapasitas

Ada beberapa poin krusial yang menjadi pembahasan utama dalam rapat virtual tersebut, antara lain:

• Penyelarasan Perencanaan dan Anggaran: Memastikan setiap program pengawasan pemilu didukung oleh perencanaan anggaran yang efisien.
• Ketertiban Pelaksanaan & Pelaporan: Meminimalisir risiko kekeliruan administratif dalam penggunaan anggaran di lapangan serta mempercepat proses penyusunan laporan keuangan.
• Akselerasi Reformasi Birokrasi: Mengubah budaya kerja menjadi lebih adaptif, digital, dan berorientasi pada pelayanan publik serta keterbukaan informasi.

Dengan partisipasi aktif dalam agenda nasional ini, Bawaslu Kabupaten Aceh Utara siap mengawal seluruh tahapan pengawasan ke depan dengan dukungan tata kelola administrasi dan keuangan yang semakin solid, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.