Pimpinan dan Jajaran Bawaslu Kabupaten Aceh Utara Mengikuti Peluncuran LMS Secara Daring

Aceh Utara, Badan Pengawas Pemilihan Umum-Dalam Sambutannya Ketua Bawaslu Rahmat Bagja berharap peluncuruan program Learning Management System (LMS) dapat mempereratkan pengetahuan antardivisi di Bawaslu Daerah. Ditegaskannya, LMS harus menjadi tulang punggung dalam pengembangan dan pembelajaran terhadap materi yang berkaitan dengan kepemiluan, penegakan hukum pemilu, dan sistem pemilu.

“Oleh sebab itu, teman-teman diharapkan bisa membuat dan memberikan yang terbaik untuk Bawaslu dengan meningkatkan kapasitas sebagai anggota Bawaslu katanya saat Peluncuran dan Pengenalan LMS Bawaslu: Transformasi Pembelajaran Berbasis Teknologi, secara daring pada Rabu (28/5/2025).

Peluncuran dan Pengenalan LMS Bawaslu: Transformasi Pembelajaran Berbasis Teknologi, secara daring diikuti oleh Bawaslu Pusat, seluruh Bawaslu Provinsi, dan Kabupaten/Kota Se-Indonesia.

Bagja juga mengatakan, LMS akan menyediakan platform terpusat untuk pengelolaan pembelajaran, yang memudahkan Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan (Puslitbangdiklat) memberikan akses materi dan berinteraksi secara online dengan anggota Bawaslu daerah sebagai peserta didik dalam LMS. Selain itu, LMS ini juga memungkinkan teman-teman Puslitbangdiklat untuk mengunggah berbagai jenis materi pembelajaran seperti dokumen, video, dan presentasi.

“Dengan inilah kita bisa melakukan peningkatan dalam berbagai hal. Dan kami berharap seluruh proses yang ada dapat dinikmati. Dengan demikian, teman-teman bisa mempelajari seluruh proses dengan baik, termasuk kesulitan yang dihadapi teman-teman dalam memilih dan memilah materi yang akan dipelajari,” tuntasnya.  

Sebagai informasi, peluncuran LMS merupakan komitmen Bawaslu untuk selalu adaptif dan responsif terhadap dinamika zaman, khususnya dalam menjawab tantangan era digital. Kepala Puslitbangdiklat, Roy M Siagian mengatakan, LMS Bawaslu bukan sekadar inovasi teknologi, tetapi merupakan strategi besar dalam memperkuat kapasitas seluruh jajaran pengawas pemilu di tingkat Pusat, Provinsi, hingga Kabupaten/Kota.